HALTENG# – Sebanyak 10.112 warga Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), maluku Utara (Malut), terancam dicoret dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT, karena telah dinonaktifkan dari data kependudukan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halteng, Bahri Hasbulah mengatakan, pada tanggal 1 Desember 2021 lalu disaat rapat bersama stakeholder terkait, Dukcapil Halteng menyampaikan bahwa sebanyak 10.112 jiwa warga dinonaktifkan dari data kependudukan. Artinya, mereka tidak tercatat sebagai penduduk Halteng padahal mereka ini tidak pindah data dan masih penduduk asli Kabupaten Halteng.
“Kami khawatir ketika sudah masuk pada tahapan lalu data 10.112 jiwa ini belum juga aktif, tentu data ini tidak masuk pada DP4, DPS maupun DPT,” ujar Ketua KPUD saat diwawancarai usai rapat dengan DPRD, Dukcapil dan Bawaslu, Kamis (3/2/2022).
Kata dia, KPU meminta DPRD untuk memfasiltasi KPU dengan Dukcapil agar berbicara masalah ini, karena 10.112 jiwa kalau tidak didata ulang, tentu akan mempengaruhi penambahan Dapil dan kuota Kursi di tahun 2024 mendatang.
Sementara Kadis Dukcapil Halteng, Kamal Abd. Fatah membenarkan bahwa ada 10.112 orang warga Halteng yang datanya dinonaktifkan. Hal itu karena mereka sudah pindah penduduk tapi tidak lapor.
“Sudah jadi penduduk Halteng tapi belum lapor dan ada yang sudah meninggal tapi belum lapor di Capil,” katanya.
Menurutnya, 10.112 jiwa ini mereka yang sudah pindah daerah tapi tidak lapor di Dinas, ada juga yang sudah jadi penduduk tapi tidak lapor serta ada juga yang sudah meninggal tapi namanya masih ada, namun tidak dilapor ke dinas sehingga mereka ini yang dinonaktifkan.
Kata dia, sekarang pihaknya sudah buat surat untuk dikirim ke masing-masing desa yang ada di Halteng guna mendata kembali warga Halteng yang datanya belum masuk di Capil.
Saat ditanya apakah data yang dinonaktifkan ini sudah termasuk dari 79 Ribu warga Halteng yang sudah terdata, namun kadis mengaku, ini tidak tergabung dengn 79 ribu.
