TERNATE, #- Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate, belum mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait dengan harga kenaikan tiket kapal, pasca ditetapkan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kasi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli KSOP Kelas II Ternate, Miraza A. Polpoke mengatakan, kenaikan harga BBM sangat berdampak dan berpotensi pada perubahan harga tiket kapal.
Dikatakan, rencana kenaikan tarif tiket kapal penumpang mesti ditindak lanjuti secara cepat, jika tidak maka akan terjadi polemik di lapangan yaitu berpengaruh pada oprasional pelayanan kapal penumpang.
“Karena dampak dari kenaikan BBM ini sangat pengaruhi penggunaan bahan bakar kapal, sebab dengan naiknya hal tersebut yang tadinya pemakaian minyak 3 ton maka jelas akan menurun dan itu bisa saja kapal tidak akan sampai tujuan ketika melakukan pelayaran,” ujarnya, Senin (5/9/2022).
Dia mengaku, pihaknya merasa bingung karena di surat ada tertulis 15 persen dan 35 persen, sehingga yang harus dipakai itu mana. Untuk itu, dirinya sudah sampaikan kepada teman-teman pelayaran, jangan coba-coba naikan harga tiket sebelum ada SK Gubernur Malut yang baru.
“Karena penetapan naik atau tidak harga tiket kapal antar Kabupaten/Kota, ada pada kewenangan Gubernur Malut berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Lanjutnya, harga tiket kapal belum ada perubahan sejak dikeluarkan SK Gubernur pada tahun 2016 lalu sampai sekarang tahun 2022 masih tetap. Jika itu naik maka pihaknya sudah mendapat surat tembusan.
“Terkait itu kami juga sudah sampaikan ke Dinas Perhubungan Pemrov Malut agar secepatnya menindak lanjuti permintaan dari pihak pengusaha transportasi kapal laut,” ucapnya.
Ia menambahkan, KSOP hanya melakukan mediasi dan pengawasan bukan menetapkan harga tiket kapal. Ia juga berharap, agar polemik ini cepat diselesaikan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
