TERNATE#,- DPRD Kota Ternate meminta Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman agar mengevaluasi kembali kinerja kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Muslim Gani karena dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan gaji honorer yang harus diberikan karena itu adalah hak PTT.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ternatr, Anas U. Malik mengatakan, tunggakan gaji PTT harus dituntaskan karena otomatis akan sangat berpengaruh dengan kinerja selanjutnya, bahkan kepala dinas juga perlu dievaluasi oleh wali kota Ternate,
Komisi III menegaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate untuk secepatnya mencari solusi dan menyelesaikan pembayaran gaji PTT yang menunggak sejak Agustus sampai November 2022 ini.
“Apalagi dari jumlah PTT Disdik sebanyak 542 orang, paling banyak berprofesi guru, sehingga ini juga menjadi ancaman, ketika mereka mogok kerja, maka akan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah,” ujar Anas, Kamis (3/11/2022)/
“Guru merupakan tenaga pendidik dan juga pahlawan tanpa jasa, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi ini menyangkut hak-hak mereka,” tegas politisi Golkar
Ia mengungkapkan, keterlambatan pembayaran upah PTT sangat disesali Komisi III. Sebab, hal ini bermuara dari perencanaan penganggaran Disdik.
“Itu menjadi soal, karena Disdik lemah dalam perencanaan penganggaran. Sehingga berdampak pada tunggakan pembayaran gaji PTT selama 4 bulan,” katanya.
Menurutnya, perencanaan penganggaran juga sangat penting yang harus diseriusi pemerintah. Sebab, aksi pemalanga kantor dalam dunia pendidikan harus dihindari.
“Karena kalau tingkat kesejahteraan guru tidak diperhatikan, maka saya kira itu juga akan berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan di sekolah,” jelas dia.
Anas berharap, kedepan dinas terkait harus lebih jelih lagi dalam menyusun perencanaan penganggaran, sehingga hal-hal normatif seperti ini tidak lagi terjadi.
