TERNATE#- Pemecatan mantan ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara (Malut), Iskandar Idrus dari keanggotaan adalah murni mayoritas aspirasi dari DPD kabupaten dan kota.
Ketua Bappilu DPD PAN Kota Ternate, Husein M Umasangadji menyampaikan, kisruh PAN Malut yang berimbas pada pemecatan Iskandar Idrus dari keanggotaan partai adalah peristiwa biasa dalam dinamika partai politik menjelang pemilu 2024.
“DPP tentunya memiliki alasan sebelum memecat Iskandar dari keanggotaannya sebagai kader, dalam proses tersebut DPP telah mendengar pandangan dari mayoritas DPD yang ada di Malut, yang mengiginkan Iskandar dipecat,” kata Husein.
Selain itu, sikap para loyalis Iskandar yang memutuskan mundur baik dari status Bacaleg maupun dari struktur kepengurusan partai yang ada di DPW maupun DPD, ini adalah fakta yang cukup beralasan dan menjadi dasar DPP dalam mengambil sikap. Bagaimana tidak, hampir semua para loyalis Iskandar mundur dengan alasan yang sama dan diwaktu yang kritis menjelang penutupan tahapan pendaftaran Bacaleg DCS di KPU.
“Menyikapi hal tersebut, saya pribadi berpikir tentu ada otak atau aktor dibalik sikap mundur yang terkesan sistematis itu. Siapa orangnya? Saya kira orang bodoh pun bisa menjawabnya,” katanya.
Lanjut dia, pihaknya cukup menghormati sikap mundur mereka, sebab itu adalah bagian dari pilihan pribadi, namun waktu mundur dan alasannya yang selalu sama saat dikonfirmasi menunjukan bahwa ada sesuatu yang sengaja didesain agar PAN di Maluku Utara batal atau menjadi tidak maksimal menghadapi pemilu 2024 yang akan datang.
“Maka ini jelas merupakan bentuk sikap menghalangi sekaligus mempersulit kepentingan partai yang nyata sengaja dilakukan. Untuk itu, jika DPP mengambil sikap tegas memecat Iskandar karena kisruh dinamika PAN Malut berawal dari sikap Iskandar itu sendiri yang membangkang terhadap putusan DPP terkait komposisi caleg DPR RI,” ukar dia.
Husein menambahkan, sangat lucu dan tidak masuk akal jika dalam setiap jumpa pers Iskandar selalu membawa polemik Keraton Kesultanan Ternate dan membenturkannya dengan kepentingan partai.
“Itu adalah spekulasi yang sangat tidak rasional ketika Iskandar bicara soal instabilitas daerah lalu menghubungkannya dengan ibu Nita yang masuk dalam komposisi bacaleg DPR RI PAN dapil Malut, menurut saya adalah pendapat yang sangat konyol. Pandangan Iskandar terkait instabilitas tersebut boleh dibilang sebagai bentuk provokasi yang nyata,” ungkap ketua Bappilu.
Menurut Husein, Iskandar lupa bahwa beberapa waktu lalu Nita berkunjung selama lima hari di Kota Ternate, situasinya kondusif dan tidak terjadi apa-apa. Kaitannya dengan polemik di Kesultanan Ternate, dasarnya apa sehingga Iskandar bicara Instabilitas.
“Saya kira hal ini juga harus dicermati oleh semua pihak terutama Kepolisian, bahwa nanti jika terjadi sesuatu yang berhubungan dengan instabilitas itu sendiri, maka saudara Iskandar harus diperiksa karena telah berulang kali membuat pernyataan yang provokatif,” tegasnya.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa dinamika yang terjadi di PAN Malut adalah murni kepentingan partai, dan kepada saudaraku Iskandar Idrus berhentilah berspekulasi dengan polemik di keraton Kesultanan Ternate. Anda dipilih jadi anggota DPRD dulu oleh rakyat, selanjutnya anda diangkat jadi ketua wilayah oleh partai, jadi ketua Fraksi di DPRD juga oleh keputusan partai, semua jabatan anda itu tidak ada kaitannya dengan peran keraton, maka realistislah jadi politisi,” pungkasnya.
Untuk itu, dia sarankan, lebih baik Iskandar Idrus konsen saja pada tim hukumnya, karena pemecatan sebagai kader tersebut akan berdampak pada proses PAW keanggotaannya di DPRD Propinsi Malut.
